Negara Harus Beri Kepastian Nasib Bidan PTT

Jakarta,visione.co.id– Lelah mengadukan kepastian pengangkatan sebagai PNS kepada pemerintah, perkumpulan bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) datangi Komisi Kesehatan DPR.Dalam laporannya kepada Komisi IX, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melaporkan kegamangannya karena tarik ulur rencana pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperti diketahui pada 23 Oktober 2016, Menteri PAN/RB Yuddy Chrisnandi menjanjikan akan meningkatkan status bidan PTT menjadi ASN. Namun pada Februari 2016 ternyata rencana ini kembali dianulir dengan berbagai alasan yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran.

Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX dari Fraksi Nasdem menyatakan, komisinya tetap bersepakat bahwa pengangkatan bidan PTT menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus dilakukan. "Bagaimanapun caranya, mau step by step atau bagaimana, tetap harus diangkat," tegasnya saat diwawancara usai rapat di ruang rapat komisi, Rabu (17/3).

Irma meyakini bahwa pengabdian yang telah disumbangkan bidan PTT ini sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan dari negara. Negara harus memperhatikan nasib bidan-bidan PTT yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdikan dirinya untuk masyarakat demi tanggung jawab negara kepada bangsanya. "Harus ada apresiasi dong," tegas Irma.

Dia menuturkan, tidak beralasan apabila negara mengatakan tidak ada anggaran untuk itu. Sebab anggaran itu dapat dicarikan sepanjang komitmen menteri yang terkait juga jelas. Dia menyesalkan KemenPAN/RB yang mengobral janji namun pada akhirnya tidak mampu memperjuangkan untuk mewujudkannya. Menurut dia, mestinya menteri berbicara dengan dukungan data yang mumpuni.

"Makanya saya tegas menyampaikan pada menteri kalau ngomong itu by data, tidak bicara asal, jadi gak membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Inikan yang membuat masalah," cetusnya.

Ada rasa sedih mendalam ujar Irma, ketika rencana pengangkatan PNS untuk bidan PTT ternyata dibatalkan oleh kementerian. Irma berjanji akan mendorong RUU Bidan segera di bahas di DPR karena menurutnya hal ini sangat penting sebagai payung hukum untuk para bidan.