Politikus Ini Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Terima Sapi Impor dari India

Visione.co.id-  Wacana revisi UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memuluskan impor sapi siap potong dalam skala besar menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Persoalan kesehatan sapi impor tetap menjadi pertanyaan publik khususnya di beberapa Negara pengekspor sapi seperti India yang masih belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Anggota Komisi IV Sulaeman L Hamzah mewanti-wanti pemerintah untuk tidak mengenyampingkan penyakit mulut dan kuku pada sapi. Relaksasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dengan melonggarkan segala aturan terkait impor harus tetap mengedepankan kesehatan hewan yang diimpor.

Lebih jauh, politikus asal Papua tersebut merekomendasikan untuk tidak mengimpor daging sapi dari India meski harganya jauh lebih murah. Pemerintah bisa melakukan upaya kerjasama dengan Negara penghasil sapi potong lainnya yang relatif terbebas dari penyakit tersebut.

“Sebenarnya tidak ada alasan pemerintah untuk mengabaikan penyakit mulut dan kuku. Kehawatirannya kan selama ini itu, makanya dibuat UU 41 tahun 2014 supaya Negara kita bebas penyakit itu” ujarnya kemarin.

Selain merevisi UU no 41 tahun 2014, pemerintah juga rencananya hari ini mengumumkan akan mencabut dua regulasi Permentan yang melarang impor karkas daging sapi. Penghapusan Permentan tersebut dinilai akan menekan harga daging sapi sekurang-kurangnya Rp. 80.000.

Namun demikian, menurut Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Papua tersebut, penghapusan Permentan bukan satu-satunya instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah. Masih ada cara lain yakni mengumpulkan feedloter  untuk merumuskan harga keekonomisan dari daging sapi. Pasalnya selama ini penentuan harga daging sapi tidak transparan, sehingga kerap menjadi bancakan para feedloter.

“Adakalanya harus dikumpulkan feedloter oleh presiden. Tujuannya untuk mencari jalan keluar atas harga daging yang mahal,” tuturnya.