Legislator Ini Minta Masyarakat Pantau Kinerja BPJS

Jakarta, Visione.co.id- Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta berbagai elemen masyarakat aktif mengawasi kinerja BPJS. Menurutnya BPJS selama ini belum banyak yang memantau, padahal tanggung jawabnya sangat besar bagi hajat hidup rakyat.

"Kita bukan mau mengkritisi BPJS, namun mendorong perbaikan. Itulah semangat yang mesti didorong oleh perkumpulan Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS). Agar mereka sadar era baru BPJS," katan Irma dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Masyarakat Peduli BPJS, Sabtu (30/4).

Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, pengawasan harus diarahkan ke beberapa pilar penopang BPJS seperti Presiden, Kementerian Sosial, dan Kemenkes. "Namun lebih baik ormas mengkritisi BPJS secara konstruktif dan dengan data yang jelas agar bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Irma menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari pelaksanaan BPJS. Misalnya soal sulitnya akses pelayanan kesehatan bagi peserta, terutama di daerah terpencil seperti Papua dan Papua Barat.

"Selain itu, ada juga masalah terkait kejelasan kebijakan selisih bayar antara ruang rawat inap dan obat. Juga tingginya tingkat rujukan karena FKTP yang belum memahami sistem JKN sehingga banyak pasien menumpuk di satu ruangan di rumah sakit. Terus tumpang tindihnya data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dengan peserta Jamkesda lama," terangnya.

Irma juga menerangkan perihal sulitnya mengandalkan perbaikan dari orang dalam. Ia menceritakan pengalamannya tentang salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS yang dipilih oleh DPR namun tidak mau melakukan perbaikan setelah masuk.

"Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat untuk mengkritisi pelaksanaan program BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan,"katanya.

Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto menegaskan pihaknya siap mengawal kinerja BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.  Tujuan utama keberadaan MP BPJS sendiri untuk turut aktif dalam kepesertaan BPJS. Selain itu juga aktif dalam program kemitraan, kontrol sosial guna pengawalan kinerja BPJS sesuai amanah UU BPJS.

"Dalam manajemen SDM BPJS kami agendakan pelatihan ahli jaminan sosial yang punya sertifikasi dalam waktu dekat," ujarnya.