Mengkaji Peta Ekonomi ASEAN

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi ASEAN adalah bangsa serumpun. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, mempunyai akar Melayu yang kuat. Kita masih menemukan kesamaan bahasa di empat negara tersebut. Demikian juga dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar yang tergabung satu daratan tentu mempunyai bahasa yang hampir sama di kawasan Indochina.

Semua berubah ketika masing-masing negara dijajah oleh beberapa negara yang berbeda, dengan demikian terjadi infiltasi-infiltrasi yang membuat akulturasi dari berbagai sektor seperti budaya, adat istiadat, agama dan politik. Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad, Singapura, Malaysia dan Brunei oleh Inggris, Philipina oleh Spanyol, tentu meninggalkan sesuatu yang berbeda. Negara-negara yang dijajah oleh Inggris dipastikan rakyatnya ditanamkan bahasa Inggris yang baik seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Namun walau sudah banyak terjadi akulturasi, masih ada sisa-sisa peninggalan masa lalu yang sulit dihilangkan. Seperti contohnya bahasa melayu tadi. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan sejak jaman dahulu seperti misalnya adanya pasar apung yang ada di Banjarmasin, ada juga pasar terapung di Thailand. Atau dari nama sebuah tempat di Kamboja nama sebuah kampung atau desa adalah "kampong" hampir sama dengan bahasa Indonesia.

Seiring dengan waktu, semuanya berubah. Mulai dari ideologi, politik, agama, budaya dll. Namun dari perbedaan-perbedaan itu kita masih memiliki visi yang sama untuk kemajuan negara-negara di ASEAN. Maju bersama, tumbuh bersama. Kita tidak ingin hidup sejahtera, sementara tetangga sebelah hidup menderita. Dengan misi dan visi seperti itulah ASEAN bisa bertahan hingga saat ini, bahkan tahun 2016 MEA sudah berjalan menjadi sebuah komunitas ASEAN dengan visi dan misi yang lebih luas, lebih terbuka dan saling menguntungkan satu sama lain--Simbiosis Mutualisme.

Pasar Bebas ASEAN merupakan suatu wujud kesepakatan dari negara-negara di Asia Tenggara untuk membentuk ASEAN Economic Community (AEC). Dengan adanya AEC ini, diharapkan akan terjadi peningkatan arus barang, jasa, investasi, tenaga yang terampil dan aliran modal antar negara di Asia Tenggara sehingga nantinya dapat meningkatkan daya saing di pasar dunia.

Pasar tunggal ASEAN telah dilakukan awal Januari 2016 tapi masih banyak pro dan kontra dalam pemberlakuan ini. Hal ini disebabkan banyaknya asumsi-asumsi tentang masalah ini di kawasan Asia Tenggara ini. Baik dari kalangan elit, ilmuan dibidangnya maupun masyarakat biasa. Jika memang terbukti terjadi, maka sempurnalah kapitalisme global dikawasan Asia Tenggara.

Banyak hal yang membuat sebagian masyarakat ASEAN pro-pasar tunggal dan mendukung terciptanya pasar bebas dan liberalisasi perdagangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan dan opini. Pertama, dengan adanya pasar tunggal ASEAN, perusahaan dalam negeri dan masyarakat regionalisme akan lebih mampu bersaing dan berkompetensi dengan pasar internasional. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan penduduk diprediksikan akan lebih meningkat  karena persaingan dalam perekonomian dengan terpacunya setiap individu yang ingin meperoleh kehidupan yang layak.

Kedua, terbukanya lapangan pekerjaaan yang berarti mengurangi penggangguran negara. Banyaknya perdagangan dan perusahaan internasional yang masuk maka akan sangat membutuhkan tenaga kerja. Ketiga, setiap individu dan barang-barang yang masuk dan keluar akan lebih mudah dan bebas hambatan sehingga tidak ada lagi halangan untuk bergerak dan leluasa untuk mengembangkan pasar internasional di negara lain. Keempat, ada suatu kebijakan di dalam sistem ini dimana semua keunggulan dari barang-barang perdagangan setiap negara di kawasan ditampung dalam suatu wadah pasar tunggal. Sehingga, di sini akan menguntungkan masing-masing negara karena bergabung menjadi satu. Semua anggota ASEAN tidak bersaing dalam ekspor impor barang yang sama. Bilapun sama maka akan dapat bekerja sama.

Banyak opini dan analisis mengenai persetujuan terbentuknya pasar tunggal ASEAN, maka semakin banyak pula sebagian masyarakat lain yang kontra terhadap terbentuknya tahapan ini. Hal ini cenderung dikarenakan kesiapan yang belum optimal negara ASEAN. Dan analisis yang akan berdampak pada keterpurukan rakyat miskin dan tidak berpendidikan.

Alasan-alasan lain yang berpendapat ASEAN belum bisa menuju tahap ini. Dengan semakin bebasnya sistem ini, maka pengusaha kecil dan pengusaha tradisional yang belum kuat dan maju, akan dengan mudah tergusur dengan adanya persaingan dari negara-negara luar. Semakin banyaknya yang kaya dan sejahtera, maka akan semakin banyak pula yang melarat karena negaranya sendiri telah banyak dimasuki orang luar dan semakin kecil kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian anggota negara ASEAN tidak saling kompak dan cenderung bersaing sehingga sulit untuk menyatukan prinsip dan pemikiran. Hal ini juga disebabkan karena masih banyak ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dan pendapatan antar negara Asia tenggara.

Dengan kata lain, pemerintah harus segera memperkuat kebijakan dan langkah-langkah yang pro-bisnis atau pro-job, bukan memperkuat kebijakan dan langkah populis seperti yang terjadi belakangan ini yang diindikasikan dengan adanya kenaikan upah minimun regional (UMP/UMK) yang sangat drastis di beberapa daerah. Jika tidak, Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan ASEAN. Indonesia disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan usaha baru, yang kemudian disusul oleh Vietnam, Thailand dan Myanmar.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Berbagai diskusi atau seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN yang menuntut efisiensi dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif.

Meski Masyarakat Ekonomi ASEAN dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain, mencakup masalah infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha nasional, korupsi dan pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan dan tatangan tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholder). Di samping itu, pembaruan dan perubahan (changes) menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat kemajukan dan keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia.

Penulis adalah Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dan Direktur Lingkar Kajian Ekonomi Indonesia (Lingkei) Jakarta