Abdul Fikri Faqih: Pemerintah Perlu Koordinasi Lindungi Nelayan dan Pekerja

Brebes,visione.co.id- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Fikri Faqih merasa prihatin atas keluhan yang disampaikan warga Brebes yang ditemuinya saat reses di Brebes, Jawa Tengah (3/4).  Puluhan masyarakat nelayan Brebes yang bermasalah di wilayah perairan lain di Indonesia diketahui tidak bisa kembali ke kampungnya, padahal keluarga mereka menunggu di rumah. Menurut Fikri, pemerintah baik daerah maupun pusat perlu berkoordinasi untuk kemudian melakukan koordinasi lintas sektoral.

“Koordinasi antara Kementerian KKP, Polair dan Kepolisian RI serta pihak-pihak terkait untuk mencari solusi sangatlah diperlukan,” ujar anggota Fraksi PKS tersebut.

Bulan Februari 2016 lalu, sebanyak 13 kapal motor nelayan asal Brebes diamankan Polair Polda Sumatera Selatan. Kapal-kapal yang terdiri atas 189 anak buah kapal (ABK) dan 13 nahkoda itu diamankan karena telah melanggar aturan saat melakukan penangkapan ikan, yakni dengan alat berupa jaring dan juga telah melanggar izin wilayah penangkapan.
 
Fikri sepakat jika para nelayan-nelayan tersebut perlu diberi sanksi jika memang melakukan pelanggaran. Namun, jika nelayan-nelayan tersebut belum paham, pihak terkait harus melakukan sosialisasi akan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Fikri juga merasa prihatin atas nasib tenaga kerja di luar negeri. Ia mengatakan, ada laporan bahwa terdapat tenaga kerja yang tidak lagi dipekerjakan oleh perusahaan tetapi tidak mereka tidak dipulangkan. Bahkan ada juga kasus tenaga kerja yang belum dibayarkan gajinya. Fikri mendorong agar pemerintah daerah pro aktif melaporkan kondisi warganya ke pemerintah pusat.

“Agar pemerintah pusat turun tangan. Negara harus hadir dalam persoalan semacam ini,” tutup Fikri.