Waduh, Politikus Gerindra Ini Nilai Jokowi Tak Ngerti Ketatanegaraan

Jakarta,visione.co.id- Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang DPR RI tak perlu memproduksi banyak Undang-Undang (UU) menuai kritik. Kritik tersebut langsung disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Politikus Partai Gerindra ini merasa miris dengan pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Bahkan Fadli menilai bahwa Jokowi tidak memahami ketatanegaraan di balik pernyataannya itu. "Jadi, pernyataan Presiden Jokowi itu harus kita tanggapi secara serius," katanya di Jakarta, Jumat (01/04).

Bagi Fadli, pernyataan Jokowi merupakan pernyataan yang aneh. Karena selama republik ini berdiri Presiden tidak pernah membatasi DPR untuk membuat UU. " Ini dilema menghadapi Presiden, yang belum pernah terjadi pada Presiden RI sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut Politikus Partai Gerindra ini menuturkan bahwa dalam pembuatan UU itu sendiri tidak saja oleh DPR RI. Akan tetapi juga tergantung permintaan dari pemerintah. Bahkan beberapa RUU yang diajukan ke DPR RI bersifat mendadak seperti revisi UU KPK, Pilkada, RUU Tax Amnesty.

Fadli mencontohkan, dari 46 RUU Prolegnas tahun 2016 ini, usulan pemerintah sebanyak 13 RUU, 25 DPR RI dan 2 DPD RI. Ia menjelaskan, pembahasan UU tersebut tidak semudah membalik telapak tangan.

“UU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) misalnya itu sejak tahun 2004 dan baru disahkan pada 2015, KUHP sejak tahun 1960 sampai 2016 ini malam belum beres. Itu akibat terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat, juga harus sejalan dengan perkembangan zaman,” jelasnya.