Pelaksanaan Munas Tak Jelas, Bamsoet Ingatkan Hati-Hati Ada Operasi Senyap

Jakarta,Visione.co.id- Batalnya Rapat Pleno pembahasan pelaksanaan  Muswarah Nasional (Munas) Islah Partai Golkar yang seharusnya dilaksananakan Rabu (2/3) kemarin menimbulkan banyak kekhawatiran. Terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017. Karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016," jelas Bambang Soesatyo, Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

Lebih lanjut, Bambang yang merupakan Tim sukses dari calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada keputusan dan kebijakan ketua umum ARB.

"Kami yakin ARB paham mana yang terbaik bagi masa depan partai Golkar. Posisi kami ikut saja, apakah Munas mau digelar bulan April, Juli atau Oktober tahun ini. Bahkan,  jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah," jelasnya.

Politikus Partai Golkar ini menyakini bahwa semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hingga sesepuh dan pinisepuh memiliki semangat yang sama menjaga partai agar tidak hancur karena ego dan ambisi kelompok tertentu.

Maka itu,  Ia sepat adanya desakan agar pemerintah segera mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali dan penyelenggara Munas adalah kepengurusan hasil Munas Bali.

" Namun harus dicarikan solusi manakala pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan baru dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau sebagai penyelenggara Munas Islah atau Munas Rekonsilasi sebagai jalan emas untuk mengakhiri dualisme ditubuh partai Golkar," paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR  ini menuturkan bahwa jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlarut- larut, dimana kepengurusan hasil Munas Ancol telah dibatalkan dan kepengurusan hasil Munas Bali tetap diambangkan kendati telah dimenangkan secara hukum (inkrah), seperti halnya kasus PPP. Maka dikhawatirkan akan muncul Munas tandingan kedua dengan modus penyelamatan partai yang memiliki tujuan tertentu.

"Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di endors dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhirnya kemelut partai Golkar," pungkasnya.