Opini

Senin 14 Juni 2021 | 10:20 WIB

Laporan: Yuliana Restu

UMKM DAN PARA PEMBURU DANA BANTUAN

Yuliana Restu - Mahasiswi Universitas Pamulang

UMKM merupakan kependekan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM ini merupakan poin krusial yang memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian negara. Jika kita membicarakan sejarah, UMKM di Indonesia sudah berkembang sejak lama dan terbukti tetap mampu berdiri tegap ditengah terpaan krisis ekonomi 1998 silam. Pada tahun 2013 terdapat banyak suntikan dana yang dikucurkan sebagai dukungan baik dari perbankan atau pemerintah terhadap UMKM melalui program kredit. Sehingga tidak langsung menambah jumlah pelaku industri dan sampai saat ini terus bertambah jumlahnya.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan sebuah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang secara khusus bergerak pada usaha ekonomi produktif (UU No.20 Tahun 2018). Menurut standardisasi Bank Dunia UMKM dikelompokkan berdasarkan kelompok usaha menjadi tiga yaitu : usaha mikro, kecil, dan menengah. Peran dari UMKM sangatlah penting bagi sebuah negara, baik negara yang telah dikatakan maju ataupun masih berkembang. Khususnya Indonesia, menurut kementerian koperasi, usaha kecil, dan menengah bahwa UMKM memberikan kontribusi besar pada PDB Indonesia sebesar Rp. 8.5753,9 Triliun atau sekitar 57, 80% terhadap total PDB Rp.14.838,3 Triliun pada tahun 2018. Selain itu, sektor UMKM juga banyak sekali menyerap tenaga kerja masyarakat Indonesia yaitu sebesar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar atas kekuatan domestik. UMKM sendiri bisa menjadi kekuatan penopang ekonomi bangsa yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan benar.

Masyarakat yang mengajukan UMKM memiliki Usaha dan berhasil mengembangkan usahanya. Karena usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan memiliki daya saing sehingga memiliki kinerja bisnis yang baik serta bisa tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, dapat membuka lapangan pekerjaan. Inilah kontribusi wiraswasta pada pemerintah untuk mengurangi pengangguran di masyarakat. Dengan peranan UMKM yang sangat penting, maka sebetulnya UMKM merupakan sektor ekonomi yang tidak hanya memberikan kegiatan usaha pada rakyat kecil saja, namun juga dapat berperan sebagai alternatif pemecahan masalah sosial seperti ledakan jumlah tenaga kerja yang terus bertambah di Indonesia. Peran-peran penting inilah yang menjadikan alasan agar UMKM tetap dikembangkan di Indonesia, khususnya di jawa barat. Pengalaman menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki ketangguhan terhadap goncangan ekonomi global. Disamping itu usaha mikro kecil dan menengah juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, membuka peluang usaha baru dan dapat mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan landasan UMKM yang kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh yang mempunyai peranan penting bagi Indonesia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan UMKM di Indonesia termasuk cepat dan juga merupakan tonggak perekonomian negeri ini. UMKM ini dapat kita temui dari pedesaan hingga perkotaan padat penduduk. Terlebih saat ini era teknologi dan pemerintahan telah menetapkan agar para pelaku UMKM ini mulai memperbaharui teknik pemasaran dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Pengoptimalan produksi melalui perangkat teknologi hingga pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, instagram, menjual produk hingga media berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Terlebih sekarang banyak e-commerce platform dan marketplace hadir dengan segala kelebihan yang dapat memengaruhi mereka berjualan selain itu, pemanfaatan seperti ini sekaligus dapat memangkatkan biaya pemasaran.

Apa Saja Permasalahan UMKM Di Indonesia?

Pertumbuhan UMKM di Indonesia yang terus meningkat tentunya merupakan angin segar bagi perekonomian Indonesia, karena akan berdampak pada perluasan lapangan kerja. Namun pertumbuhannya yang semakin meningkat tentunya bukan tanpa masalah. Berbagai permasalahan UMKM yang ada justru membuat kalah bersaing, jalan di tempat, hingga gulung tikar. Sebenarnya ada 5 permasalahan utama mengapa UMKM kita kalah bersaing.

1. Persoalan klasik adalah permodalan yang sangat terbatas. Menurut hasil penelitian pricewaterhouse coopers pada tahun 2019, menyebutkan bahwa 74% UMKM di  Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Banyak UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan salah satunya adalah masalah pengelolaan keuangan.

2. Belum memiliki badan hukum yang jelas, selain masalah permodalan UMKM juga banyak yang belum memiliki izin usaha/badan hukum yang jelas,

3. Rendahnya kesadaran membayar pajak, dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya apakah karena diabaikan atau mungkin keterbatasan sumber daya manusianya yang menyebabkan banyak UMKM yang tidak mampu menghitung pajaknya sendiri

4. Kurangnya inovasi. produk UMKM Indonesia kalah saing baik dari segi kualitas dan harga. Produk yang lahir dari latah atau ikut-ikutan tren ini tidak muncul dari konsep yang matang dan memiliki kemiripan satu sama lain dengan produk sejenis. dan

5. Gagap teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cukup pesan sebenarnya merupakan peluang bagi UMKM untuk dapat menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya, namun permasalahan muncul karena tidak semua pelaku UMKM mampu menggunakan teknologi.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika mendata para pendaftar UMKM, ternyata masih banyak masyarakat yang tertarik untuk menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga, pendaftaran UMKM semakin meningkat. Dengan bertambahnya pendaftar UMKM namun banyak masyarakat yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah ini bukan untuk modal usaha melainkan untuk yang lainnya yang kurang tepat sesuai pengajuan bahkan ada beberapa diantaranya yang tidak memiliki usaha. Pada awalnya, dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp.2,4 juta. Meskipun kini nilainya berkurang menjadi Rp.1,2 juta, namun masih banyak masyarakat yang tergiur untuk mendapatkan dana tersebut dikarenakan kondisi pandemi sekarang ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga hal ini menyulitkan keadaan ekonomi mereka dan tentunya program dari pemerintah ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma tanpa memikirkan risiko kedepannya.

Untuk itu sebaiknya yang bertugas mengkoordinir persyaratan pendaftaran UMKM harus lebih teliti lagi dan bisa membedakan dan melihat kalau yang mengajukan tersebut benar-benar memiliki usaha atau tidak. Karena banyak juga yang memiliki usaha namun tidak mendapatkan bantuan UMKM sedangkan yang tidak memiliki usaha mendapatkan bantuan UMKM sehingga dapat menjadikan permasalahan baru terhadap masyarakat sekitar. Lebih baik apabila lembaga pengusul mensurvey terlebih dahulu sebelum mengajukan ketingkat selanjutnya. Karena program UMKM ini digerakan untuk membantu para pelaku usaha yang telah di hantam pandemi Covid-19, yang terkena PKH, dan juga seorang yang benar-benar memiliki usaha.

Penulis: Yuliana Restu - Mahasiswa Prodi Akuntansi S-1 Universitas Pamulang

*) Segala isi tulisan yang dikirim oleh penulis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Comment