MERAWAT INTEGRASI NASIONAL

Pendahuluan

Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah Negara-bangsa (nation state) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang – orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun,jika orang-orang yang ada didalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan,dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional.Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1.Makna Integrasi Nasional Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian: secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut.Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional. Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya.Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks.

2.Jenis Integrasi

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni : 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Uraian secara berturut-turut sebagai berikut: - Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. - Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok kelompok social budaya masyarakat tertentu. - Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. - Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimun yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial - Integrasi tingkah laku perilaku integratif), menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan `yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

3.Pentingnya Integrasi nasional Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negarabangsa (nation-state) yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya? Menurut Myron Weinerdalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka,faktor pemerintah yang berkeabsahan (Legit imate) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

4. Perkembangan Sejarah Integrasi di Indonesia

Menurut Suroyo (2002), sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi imperium Majapahit, model integrasi Kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. a. Model Integrasi Imperium Majapahit Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Terdapat tiga konsentris Kerajaan Majapahit. Konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu meliputi pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (Mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat dimana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kambija, dan Ayudyapura (Thailand). b. Model Integrasi Kolonial Model integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia-Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-XX dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak mempunyai jaringan dengan massa rakyat. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kolonial tidak mempunyai dukungan yang berarti dari rakyat Indonesia. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. c. Model Integrasi Nasional Indonesia Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ini berbeda dengan integrasi model kedua. Integrasi model kedua dimaksudkan agar rakyat jajahan mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajahan yang harus berjuan meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang sederajat dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Sehingga mereka yang berasal dari berbagai daerah berkumpul dan bersatu untuk mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Misalnya, Sukarno yang berasal dari Jawa, Muhammad Hatta yang berasal daari Sumatra, AA. Maramis dari Sulawesi, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh.

Dinamika dan Tantangan lntegrasi Nasional

Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dri integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar lima jenis integrasi sebagai berikut : a. Integrasi bangsa, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrsai yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. b. Integrasi wilayah, melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah terioritas Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. c. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi ? jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan pancasila baik dengan maka kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. d. Integrasi elit-massa dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orangorang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke 2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas.

Studi Kasus ; Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Indonesia

Berdasarkan konsep integrasi horizontal Nazaruddin Sjamsuddin. Konsep ini mengasumsikan bahwa integrasi ialah dengan upaya untuk menyatukan wilayah, meningkatkan consensus normative, serta untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Secara khusus dikarenakan Aceh memiliki sumberdaya minyak dan gas yang kaya. Maka dalam hubungan pusat dan daerah terlihat adanya perbedaan titik perhatian memaknai otonomi khusus. Dimaknai bahwa Aceh memiliki wewenang atas pengelolaan sumber daya alam Aceh dan berhak atas 70% dan hasil pendapatan yang diperoleh dan sumber daya alam itu. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Aceh lebih mengharapkan kesejahteraan ekonomi yang dibiayai oleh pendapatan dan bagi hasil 70% pendapatan dan minyak dan gas bumi itu.

penulis ; - Adam Albana - Muhammad Bahrul Alam - Risky Putra - Ziddane Alwinsyah