Pembantaian Muslim Rohingya, Pemerintah RI Harus Panggil Dubes Terkait

VISIONE.CO.ID, Jakarta –   Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak  Pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar Myanmar untuk mengklarifikasi  kasus pembantaian muslim Rohingya. Pasalnya berdasarkan informasi yang berkembang pembantaian umat muslim di negara bagian Rakhine semakin memburuk. Dan puluhan ribu umat muslim diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan militer Myanmar.

“Berdasarkan informasi dari kementerian Luar Negeri RI, situasi di sana memang memburuk. Akan tetapi, kondisi faktual di lapangan masih belum bisa diverifikasi,” kata Sukamta kepada visione.co.id, Senin (21/11).

Menurutnya untuk mengetahui kondisi faktual bagi pihak luar sangatlah sulit. Karana Undang-Undang di sana masih memberikan otoritas yang sangat kuat terhadap militer untuk mengendalikan keamanan, diplomat dan juga relawan internasional. Selain itu, menurutnya  pihak junta juga senantiasa menutup akses media.

“Ini tentu menjadikan kita sulit untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Maka itu, Politikus PKS ini langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi tentang hal ini. Dan dirinya mengapresiasi langkah yang tengah dilakukan oleh Kemenlu yang secara aktif terus memantau perkembangan situasi disana.

“Dan saya juga akan meminta Bu Retno Marsudi agar secepatnya memanggil duta besar Myanmar untuk klarifikasi,” jelasnya.

Pemanggilan tersebut bertujuan agar pemerintah Myanmar mengetahui bahwa situasi Muslim Rohingya menjadi perhatian serius bagi Negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim.

Lebih lanjut Sukamta juga menyarankan agar pemerintah juga memanggil duta besar Banglades. Pemanggilan tersebut bertujuan mendorong pemerintah Banglades  agar bersedia menerima dan  menampung Muslim Rohingya yang terdampar di perbatasan Banglades.

Terkait langkah diplomasi, Sekretaris Fraksi PKS ini berharap agar pemerintah Indonesia dan ASEAN terus bekerja keras menekan rezim pemerintah Myanmar. Hal tersebut bertujuan agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di Rakhine.

“Dalam hal ini ASEAN harus bersikap lebih tegas, pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Toleransi dan jalan kompromi ASEAN ternyata tidak membuat rezim jera dan mau kompromi untuk melindungi etnis minoritas,” tegasnya.

Baginya ASEAN menganut prinsip not interfere terhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya. Namun terkait kasus genosida yang terjadi di Rohingya bisa dijadikan momentum untuk mengevaluasi prinsip ini. Sukamta menyarankan agar ASEAN membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya.

“Tekanan bisa dilakukan oleh ASEAN dengan melakukan pengucilan terhadap Pemerintah Myanmar dengan cara embargo ekonomi. Dulu embargo ekonomi terbukti bisa menekan Myanmar untuk lebih demokratis, saya kira cara yang sama bisa dilakukan saat ini untuk menyelamatkan Muslim Rohingnya,” jelasnya.

Di sisi yang lain, dia juga berharap  agar PBB melakukan tekanan agar tentara Myanmar menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya, dan pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk.

“Secara pribadi, saya kehabisan kata-kata. Tindakan militer Myanmar seperti bangsa Barbar yang mendiami Eropa pada zaman kegelapan. Tingkah laku mereka sama sekali tidak menghargai nyawa manusia,” katanya.