Politikus NasDem Apresiasi Capaian BNPT

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengklaim telah menorehkan beberapa raihan dalam upayanya mencegah aksi terorisme.

"Dalam kurun waktu 2014-2015, bagian pencegahan sudah melakukan sebanyak 20 operasi pencegahan terhadap penggalangan kelompok radikal dalam menghadapi pilpres 2014 di beberapa daerah seperti, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung dan Sulteng," papar Kepala BNPT Saud Usman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III, Senin (22/2) di Jakarta.

Upaya pencegahan tersebut, sambung Saud, dilakukan dengan membentuk Forum Kelompok Penanggulangan Teroris (FKPT). Forum tersebut berisi kalangan muda dan ormas keagamaan. Selain itu, BNPT juga telah melakukan pembinaan terhadap mantan kombatan teroris di 12 provinsi.

"Kepada mereka, kami berikan pembinaan dengan pelatihan kewirausahaan dengan melibatkan elemen masyarakat dan kementerian terkait," tambahnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengapresiasi program dan hasil kerja BNPT. Dia berharap BNPT bisa terus mengakselerasi langkah preventifnya terhadap aksi dan tindakan teror. Salah satu yang menjadi sorotan legislator asal Aceh ini adalah pondok pesantren. Bagaimanapun ada beberapa pesantren yang disinyalir menjadi tempat lahirnya doktrin-doktrin radikal. Dan diakuinya, ada pro dan kontra dalam pembahasan revisi UU anti terorisme terkait lembaga pendidikan Islam ini.

Oleh karena itu Taufiq menekankan, Mesti ada pengkategorisasian terhadap pondok pesantren. Sehingga tidak salah dalam mengindentifikasi mana pondok pesantren yang menyebarkan paham terorisme itu, mana yang tidak. ‎Dengan pedoman tersebut, BNPT tidak akan salah dalam menjalani tugasnya untuk mengantisipasi dan menangkal paham radikal di lembaga pendidikan islam tersebut.

Taufiq juga mengatakan bahwa tugas penanggulan terorisme ke depan semakin berat. Apalagi, lanjutnya, saat posisi ISIS yang saat ini semakin terdesak di Timur Tengah. "Bagaimanapun terorisme merupakan kejahatan terhadap negara. Sudah sewajarnya jika negara bersikap keras terhadap tindakan tersebut," pungkasnya.