Potret Hukum di Tahun Politik

Potret hukum pada tahun politik ini sangat menjadi perhatian publik. masyarakat juga mengkhawatirkan terhadap penegakan hukum di tahun politik ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu tentang UU ITE, lembaga penegak hukum dan keadilan hukum.

Prof Andi Hamzah pakar hukum pidana mencermati potret hukum di tahun politik ini. Menurutnya, bahwa UU ITE adalah KUHP Kolonial yang sudah tidak digunakan di banyak Negara. UU ITE itu UU Administrasi yang mana hukumannya tidak boleh lama. Di banyak Negara sudah mengganti banyak hukum pidana menjadi perdata yang hukuman dalam bentuk denda.

Prof andi juga mengingatkan tentang keadilan dalam penegakan hukum jangan ada kriminalisasi, setiap laporan harus di proses baik dari kubu sini atau kubu sana “kalau mau diprosesya dua-duanya”. ucapnya

Negara kita ini Negara demokrasi yang dalam 5 tahun ada pergantian kekuasaan, yang saat ini berkuasa mungkin nanti jadi oposisi dan begitupun sebaliknya yang sekarang oposisi sangat mungkin ke depan berkuasa. “janganlah mewariskan politik balas dendam” ujarnya

Fahri Hamzah wakil ketua DPR ikut menyoroti potret hukum di tahun politik ini. Menurutnya, Lembaga penegak hukum jangan di seret ke pusaran politik karena akan mempengaruhi penegakan hukum itu. lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan saat ini di uji dalam penegakan hukum yang adil. "hukum saat ini dirasa tajam ke oposisi dan tumpul ke penguasa". pungkasnya

Fahri juga mengigatkan tentang penegakan hukum yang di pengaruhi oleh politik “penegakan hukum saat ini  sangat kental politik, lihat saja rata-rata korbannya adalah dari kubu capres Prabowo”. tuturnya