Opini

Jumat 02 Juli 2021 | 21:13 WIB

Laporan: Hayatun Nisa

Kompleksitas Kartu Prakerja

Hayatun Nisa, Mahasiswi S1 Akuntansi-Universitas Pamulang

Pemerintah merencanakan sejumlah program bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi corona, terutama karyawan yang terkena PHK. Salah satu program yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani kasus PHK di era pandemi ini adalah dengan mengeluarkannya program Kartu Prakerja. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk membantu ekonomi bangsa yang terdampak oleh pandemi.

Pemerintah memberikan dana untuk program Kartu Prakerja sebesar 56 Triliun. Namun, pada kenyataannya dari dana bantuan malah banyak menuai polemik. Banyak pihak yang berpendapat bahwa program tersebut justru menjadi pemborosan anggaran negara. Selain itu, terjadi berbagai kendala mulai dari situs yang susah diakses, mahalnya pelatihan, hingga gagal cairnya kartu tersebut.

Hari pertama dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 9, tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, sosial media sudah dibanjiri oleh keluhan. Ternyata keluhan itu berasal dari kendala situs web pendaftaran yang susah diakses. Banyak calon pendaftaran mengalami gangguan layanan sehingga batal atau tidak dapat melakukan login. Head of Communication Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menjelaskan kendala tersebut terjadi akibat dari tingginya traffic website karena tingginya jumlah pendaftar. Namun, permasalah ini dapat dengan cepat ditangani, tetapi tetap saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi calon pendaftar.

Kendala lainnya adalah sistem pelatihan yang absurd. Target Program Kartu Prakerja seharusnya memberi bekal kepada para pengangguran berupa kemampuan yang akan membantu mereka mengarungi hidup. Nyatanya, justru ada seorang yang bukan pengangguran bisa mendapat Kartu Prakerja, bahkan mendapat sertifikat tanpa melewati satu prosedur pun. Pelatihan yang diberikan juga sebenarnya bisa didapatkan dengan gratis tanpa harus menyedot anggaran negara. Jika pemerintah memberi pelatihan menulis CV sebagai program negara, lebih baik tidak usah dilaksanakan programnya. Selain itu, pemerintah lebih baik mengumpulkan data berapa pengangguran yang ada dan diberikan program pelatihan ini tanpa harus memakai sistem undian.

Selain dari situsnya yang sulit diakses dan pelatihannya yang absurd, sebagian peserta Kartu Prakerja juga mengeluhkan gagal cairnya kartu mereka. Salah satu penyebabnya adalah karena peserta belum melakukan upgrade pada e-wallet masing-masing. Walaupun sudah di upgrade, tetapi masih ada beberapa akun yang masih tidak sesuai dengan data kartu Prakerja. Selain itu, belum mengisi ulasan dan memberikan penilaian terhadap Lembaga Pelatihan juga dapat menjadi alasan gagal cairnya kartu tersebut.

Dengan demikian, program Kartu Prakerja ini dinilai belum efektif karena masih terdapat banyak kendala. Seharusnya pemerintah memiliki program dan tim baru yang disesuaikan dengan kondisi bencana. Program Kartu Prakerja ini memang sudah baik dan bagus, hanya saja program ini tidak cocok dan tidak bisa dipaksakan dalam kondisi sekarang. Terlebih lagi dengan semakin terpojoknya ekonomi bangsa Indonesia. Apabila banyak peserta yang tidak lolos, maka akan terjadi potensi pemborosan anggaran dan dapat mendorong Indonesia mendekati resesi.

*) Semua isi tulisan tanggung jawab penulis

*) Penulis adalah Mahasiswi S1 Akuntansi - Universitas Pamulang

Comment