Opini

Jumat 05 Juni 2020 | 15:41 WIB

Laporan: Endang Puji Astutik

Pentingnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Di Integrasikan dengan Ekonomi Berkelanjutan di suatu Wilayah pada Pandemi Covid 19

Endang Puji Astutik, S.E, M.A Ed Dosen Prodi Manajemen, Universitas Pamulang

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang harus disiapkan dan dilakukan sebelum kegiatan inti  dilaksanakan. Yang menjadi alasan perencanaan dilakukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga untuk kedepannya tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan.

Apalagi saat pandemic Covid 19 ini  ilmu perencanaan dan pembangunan partisipatif yang diintegrasikan dengan ekonomi berkelanjutan sangat penting karena dengan berkembangnya pemahaman mengenai dimensi fisik wilayah dan dimensi sosial ekonomi masyarakat maka akan berakibat baiknya pembuatan perencanaan tersebut. Setiap wilayah tentu memiliki karakter  dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis, iklim dan ekosistem yang khas untuk masing-masing wilayah.

Menurut Arsyad (2002 : 19-20)  ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:  Merencanakan berarti memilih, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,  perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, perencanaan berorientasi ke masa depan.

Pengembangan secara bertahap dari perencanaan partisipatif telah terjadi bersama dari konsep masyarakat sipil (Chaowarat 2010:159). Menurut Smith (1973:279),  perencanaan partisipatif mensyaratkan adanya keterlibatan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat dalam membuat keputusan.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach), (Jom FISIP Vol 4 No. 2 - Oktober 2017)

Menurut Davis seperti yang dikutip Sastropoetro (1988: 16), bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu : Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, sumbangan spontan berupa uang atau barang, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu / instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga),  mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan

Menurut Ernan dkk. dalam bukunya yang berjudul Permodelan Perencanaan Pengembangan wilayah (hal:2), untuk konsentrasi wilayah demand umumnya tumbuh di wilayah-wilayah yang sejak dulu berkembang menjadi pusat-pusat aktivitas manusia seperti wilayah-wilayah perkotaan. Dengan perkembangan teknologi mengakibatkan penyebaran pusat-pusat aktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik lahan tetapi banyak ditentukan oleh kombinasi antara posisi geografis dan kemampuan masyarakat dalam membangun aksesibilitas, infrastruktur, teknologi dan institusi.

Menurut Hoover,(1999) secara teoritis terjadinya distribusi wilayah supply dan demand terjadi karena adanya:

  1. Limpahan sumber daya alam (natural resouces advantage)
  2. Aktivitas ekonomi yang terkoonsentrasi (economic of consentration)
  3. Biaya untuk transportasi dan komunikasi (cost of transport and communication). Ketiga hal tersebut secara technical term dapat disebut dengan :
  • imperfect factor mobility
  • imperfect factor divisibility
  • imperfect mobility of goods and services.
Imperfect factor mobility berarti terdapat faktor-faktor produksi yang sulit untuk dipindahkan, sebagai contoh sumber daya alam seperti lahan, tambang, perikanan, dan sebagainya. Imperfect factor divisibility terdapat faktor-faktor produksi yang saling terkait dan sulit dipisah, sebagai contoh keterkaitan antara petani dengan lahannya sehingga tidak mudah memidahkan petani ke lahan-lahan di wilayah lain. Imperfect mobility of goods and services berarti dibutuhkan biaya-biaya pertransportasian yang tidak murah untuk memindahkan barang dan jasa.

Menurut Murty (2002), pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu wilayah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda (perbedaan vertical). Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup: geografi,  sejarah,  politik, kebijakan pemerintah,  administrasi, sosial, dan  ekonomi.

Keberlanjutan adalah keadaan ekonomi dimana tuntutan ditempatkan pada lingkungan oleh orang-orang dan perdagangan dapat dipenuhi tanpa mengurangi kapasitas itu lingkungan untuk menyediakan bagi generasi masa depan. Itu juga dapat dinyatakan sebagai tinggalkan dunia lebih baik daripada yang anda temukan, ambil tidak lebih dari yang kamu butuhkan, cobalah untuk tidak membahayakan hidup atau lingkungan hidup dan memperbaiki kesalahan jika kamu melakukan. (Hawken, 1993: 139).

Sustainaibility adalah proses partisipatif yang menciptakan dan mengejar visi dari komunitas yang menghormati dan memanfaatkan secara bijaksana dari semua sumber dayanya alam,manusia, buatan manusia, sosial, budaya ilmiah dan lain-lain. Sustainability berupaya memastikan ke tingkat mungkin, bahwa generasi sekarang mencapai  tingkat keamanan yang tinggi dan dapat mewujudkan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam mengendalikan komunitas mereka.sementara menjaga integritas sistem ekologi atas mana semua kehidupan dan semua produksi tergantung.  Sambil memikul  tanggung jawab untuk generasi masa depan untuk menyediakan mereka dengan semua untuk visi mereka, berharap mereka memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan untuk menggunakan apa yang disediakan dengan cara yang sesuai (Viederman, 1994: 5).

Dengan merujuk beberapa literature diatas sudah seharusnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif  yang Di Integrasikan dengan Ekonomi  Berkelanjutan di suatu Wilayah pada masa Pandemi Covid 19 ini terus digalakan dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan  masyarakat. Juga untuk ketahanan pangan, keberlanjutan sumber daya alam, sumber daya manusia terlebih untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat.

Sudah seharusnya semua elemen mulai dari lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, pemerintah daerah, para akademisi, para peneliti dan masyarakat bersinergi untuk menyusun perencanaan pembangunan partisipatif yang merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Pada masa pandemi Covid untuk melakukan pencegahan penyebaran covid 19, terlihat dengan diberlakukan PSBB hampir di seluruh wilayah Indonesia yang terkena garis merah, sedangkan yang masih garis kuning dan hijau ada beberapa wilayah tidak memberlakukan PSBB seperti daerah Lebak tergolong aman belum ada laporan korban covid 19 yang meninggal. PSBB (pembatasan sosial berskala  besar ), pemakaian masker, cuci tangan, ataupun sosial distancing itu semua merupakan implementasi dari perencanaan yang partisipatif karena terlihat hampir semua lapisan masyarakat mentaatinya meski ada beberapa warga yang tidak disiplin tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Sedangkan untuk perencanaan partisipatif dibidang keuangan atau ekonomi belum terlihat hanya pemerintah pusat saja yang kelihatan cenderung mengambil keputusan sendiri untuk mengatasi defisit anggaran dengan mengambil keputusan meningkatkan hutang luar negeri, jika pemerintah mau menerapkan perencanaan partisipatif tentunya pemerintah bisa mengundang seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintah mau membuka mata untuk bisa menerapkan “Pentingnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif  yang Di Integrasikan dengan Ekonomi  Berkelanjutan di suatu Wilayah pada masa  Pandemi Covid 19 ini tentu InsyaAllah Indonesia bisa mengatasi krisis ini baik krisis dana ataupun yang lainnya. Karena kita harus optimis wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya dan juga budaya masyarakat Indonesia yang senang bergotong royong dari jaman nenek moyang hingga sekarang sifat gotong royong itu masih melekat dengan terlihat masyarakat punya kesadaran membuat fortal untuk membatasi wilayahnya dari bebas arus masuk dan keluarnya masyarakat, menyediakan tempat cuci tangan dan lain-lain dengan hasil gotong royong.

Mengingat adanya konsentrasi wilayah supply dan demand tentu ini membutuhkan perencanaan pembangunan yang partisipatif untuk mengelolanya terlebih pada masa pandemic covid 19 ini banyak para petani sayur-mayur yang kesulitan untuk memasarkan hasil dagangannya terkendala oleh peraturan PSBB masing-masing daerah, tentu jika perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengintegrasikan ekonomi berkelanjutan diterapkan tidak akan terjadi peristiwa yang tersebut diatas. Belum lagi untuk mencari solusi untuk mengatasi pengangguran yang semakin meningkat diakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar yang sudah tidak mampu membiayai operasional usahanya. Tentu Ekonomi berkelanjutan harus diterapkan dengan menstimulan UKM (usaha kecil menengah) tumbuh untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak covid 19. Di bidang keuanganpun jika perencanaan pembangunan partisipatif yang mengintegrasikan ekonomi berkelanjutan dilakukan tentu bisa menutupi kekurangan dana.

TAG BERITA

Comment