Nasional
Sabtu 02 April 2016 | 17:23 WIB
Laporan: Afi
Presiden Jokowi akan Hadiri Konvensi Indonesia Berkemajuan
Pertemuan PP Muhammadiyah dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (1/4). Agenda pertemuan mengundang Presiden Jokowi untuk hadir, membuka dan sekaligus memberikan amanat dalam acara Konvensi Indonesia Berkemajuan.
Jakarta,visione.co.id- Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jumat (1/4) diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Agenda pertemuan adalah untuk mengundang Presiden Jokowi untuk hadir, membuka dan sekaligus memberikan amanat dalam acara Konvensi Indonesia Berkemajuan yang akan diselenggarakan bertepatan dengan hari kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei mendatang di Yogyakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menuturkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersedia hadir untuk membuka acara tersebut sekaligus menandatangani berbagai prasasti Muhammdiyah termasuk Universitas Aisyiyah yang pertama di Indonesia.
Menurut Haedar Konvensi Indonesia Berkemajuan merupakan gerakan nasional yang digagas oleh Muhammadiyah untuk menghimpun para elite dan pejabat strategis termasuk para politisi dan kepala daerah yang memiliki terobosan yang membawa kemajuan dan inspirasi pada Indonesia.
"Kami akan menghimpun dan mengundang para komunitas civil society dan para tokoh daerah yang punya pengalaman sebagai inspirator perubahan, kami akan himpun para siswa dan mahasiswa yang mengukir prestasi dalam forum itu. Kami ajak menatap Indonesia ke depan dengan sikap optimis. Dan gunakan momentum kebangkitan nasional menjadi bangsa yang optimis sekaligus produktif,"jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi menyambut baik gagasan acara ini dan mengapresiasi langkah yang diambil oleh Muhammadiyah. "Presiden menyampaikan bagus, ini sudah saatnya mengedepankan politik kerja daripada politik bicara. Politik kerja akan menciptakan bangsa yang optimis, produktif dan sadar akan potensinya," kata Haedar mengutip perkataan Presiden.
Pada pertemuan tersebut juga membicarakan Isu radikalisme. Menurut Haedar, Muhammadiyah memiliki pamahahaman yang sama dengan pemerintah bahwa Indonesia merupakan negara yang moderat dalam memahami Islam. Potensi damai dan keamanan di Indonesia jauh lebih besar daripada potensi radikalisme yang bersifat destruktif.
"Sesungguhnya potensi damai lebih besar sehingga perlu penanganan yang tidak hanya dari aspek hukum tapi juga penanganan isu. Perlu gerakan kultural yg kita miliki," ucap Haedar.
Perlu diketahui, pada pertemuan tersebut Haedar didampingi oleh Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, MAP, Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), Prof. Dr Suyatno (Bendahara Umum PP Muhammadiyah dan Rektor Universitas Hamka Jakarta), dan Prof. Dr. Bambang Setiadji (Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta). Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Comment