Rakyat Diminta Optimis, Padahal Dompet Sudah Realistis

By: Muhammad Daniel Syaban (Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi S1 Manajemen)

Pemerintah dan berbagai pihak kerap mengajak masyarakat untuk tetap optimis menghadapi kondisi ekonomi nasional. Berbagai data pertumbuhan ekonomi, keberhasilan program pembangunan, dan potensi kemajuan sering disampaikan agar rakyat percaya keadaan akan semakin membaik. Namun, ajakan optimisme tersebut terasa bertolak belakang dengan kenyataan yang dirasakan sehari-hari oleh masyarakat, di mana isi dompet dan kemampuan beli berbicara jauh lebih jujur. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa biaya hidup yang terus meningkat membuat masyarakat tidak bisa sekadar optimis, tetapi harus bersikap sangat realistis dalam mengatur setiap rupiah yang dimiliki.

Di tengah harapan akan perbaikan ekonomi, harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya masih bergerak di tingkat yang cukup tinggi. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap maupun pekerja harian, kenaikan harga ini menjadi beban berat. Gaji atau pendapatan yang diterima nyatanya tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan laju inflasi dan kenaikan harga barang. Akibatnya, meski disuruh optimis, masyarakat terpaksa mengencangkan ikat pinggang, mengurangi porsi belanja, dan menunda berbagai rencana kebutuhan demi bertahan hidup.

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari fluktuasi harga bahan baku di pasar global, gangguan rantai pasok, hingga kenaikan biaya transportasi dan distribusi di dalam negeri. Hal-hal ini secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada harga jual barang di pasar tradisional maupun pasar modern. Bagi pelaku usaha kecil dan pedagang, kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi membengkak. Mereka pun terjepit jika menaikkan harga, pembeli berkurang  jika tidak, keuntungan hilang bahkan merugi. Situasi ini semakin menegaskan bahwa rasa optimis sulit tumbuh ketika kenyataan ekonomi keluarga semakin tertekan.

Menurut berbagai laporan ekonomi, daya beli masyarakat saat ini berada ditingkat yang cukup mengkhawatirkan. Banyak keluarga harus mengubah pola konsumsi, memilih barang yang lebih murah meski kualitas di bawah standar, atau mengurangi frekuensi belanja bulanan. Fenomena ini terlihat jelas rakyat diminta memandang masa depan dengan cerah, tetapi di saat yang sama mereka harus sangat cermat dan realistis agar dompet tidak kosong sebelum waktunya. Ketimpangan antara narasi positif dan kenyataan hidup ini membuat pesan optimisme terdengar jauh dari rasa keadilan ekonomi.

Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat merasa pengeluaran semakin besar sementara pemasukan stagnan, rasa aman dalam berkehidupan pun berkurang. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, karena mereka harus memutar otak lebih keras agar kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan tetap terpenuhi meski biayanya semakin mahal.

Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini berarti kesejahteraan seluruh rakyat harus menjadi tujuan utama. Selain itu, amanat dalam Pasal 27 ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ajakan optimis tentu tidak salah, namun harus dibarengi dengan langkah nyata agar penghidupan yang layak itu benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi harapan semata.

Masalah ini juga berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan harga yang wajar. Ketika harga melambung tinggi tanpa kendali, hak-hak ini menjadi terabaikan dan membuat masyarakat semakin sulit mengikuti ajakan untuk bersikap optimis.

Menurut saya, ajakan optimisme dari pemerintah maupun pemangku kebijakan tidak akan bermakna banyak jika tidak dibarengi dengan pengendalian harga yang tegas dan peningkatan daya beli. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan industri dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada harga pasar dunia yang tidak menentu. Subsidi yang tepat sasaran bagi barang kebutuhan pokok juga sangat diperlukan agar harga di pasaran tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong kenaikan upah yang wajar sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup. Dengan demikian, keseimbangan antara kenaikan harga dan kemampuan bayar masyarakat dapat tercapai. Dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil juga penting agar mereka tetap bisa berproduksi dan menjual barang dengan harga yang bersaing, sekaligus mampu memberikan penghasilan yang layak bagi pekerjanya.

Saya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya berhenti pada seruan untuk optimis, tetapi lebih fokus pada penyelesaian masalah riil yang dirasakan rakyat. Ketika isi dompet masyarakat mulai mampu mengejar kenaikan harga dan kebutuhan hidup, maka rasa optimis akan tumbuh dengan sendirinya secara alami. Dengan kesejahteraan yang terjamin, optimisme bukan lagi sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari kehidupan ekonomi yang nyata dan sejahtera.