Opini

Sabtu 07 Oktober 2017 | 11:11 WIB

Laporan: Angela Chiara

Paradigma Masyarakat Atas Kedatangan IMF dan World Bank

Angela Chiara, Mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

IMF merupakan suatu lembaga multilateral (Bank Dunia) yang menjadi sponsor liberalisasi ekonomi. IMF juga sebagai organisasi Internasional antara negara-negara di seluruh dunia yang berkecimpung bidang ekonomi dan finansial. Menstabilkan kemampuan finansial negara-negara anggota IMF yaitu tujuan dibentuknya lembaga multilateral satu ini.

Mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan adalah beberapa tugas yang harus dijalankan oleh IMF.

Pertemuan tahunan World Bank untuk tahun 2018 ini akan  bertempat di Indonesia. Pada pertemuan ini kemungkinan akan didatangi 189 menteri keuangan, 189 gubernur bank sentral dunia, dan 15 ribu partisipan dari seluruh dunia. Pertemuan ini akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2018.

Masyarakat memandang bahwa pertemuan IMF ini pemerintah terlalu banyak menggelontorkan dana dengan kondisi negara yang sedang berduka karena bencana gempa yang baru-baru ini terjadi. Atas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Keuangan dengan total sebesar Rp672 miliar dan BI Rp137 miliar. Dengan sokongan dana sebesar itu, masih terlalu besar pengeluaran bagi ekonomi Indonesia pada saat ini .

Negara-negara yang lebih maju mengeluarkan masing-masing sebesar Rp994,9 miliar, Rp1,25 triliun, Rp1,1 triliun, dan Rp2,29 triliun. Negara tersebut tidak lain adalah Singapura, Turki, Tokyo dan Peru. Namun, Indonesia tidak jauh pengeluarannya dibandingkan dengan negara-negara tersebut yang telah dianggap maju, maka akan kurang masuk akal.

Sehingga, masyarakat melakukan berbagai aksi demonstrasi mewarnai kedatangan IMF-World Bank. Di Bali, gerakan masyarakat penentang kedatangan lembaga multilateral satu ini menggelar aksi demonya di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Begitu pula di Jakarta, sejumlah aktivis juga ikut menggelar demo akan kedatangan IMF-WB di Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Berbagai demonstrasi yang dilakukan di Bali tersebut menuntut pemerintah untuk melindungi hak rakyat seperti petani dan buruh untuk meminta pemerintah agar mendorong IMF-WB dapat memihak pada kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar pemerintah agar lebih peduli kepada kesejahteraan kaum buruh, menyetop PHK dan menaikan upah buruh. Masyarakan berharap demonstrasi ini dapat masuk kedalam agenda pertemuan IMF-WB nantinya.

Kedatangan IMF-WB sesungguhnya hanya menguntungkan beberapa korporasi dan membesarkan ketimpangan yang akan menyengsarakan masyarakat. Pertemuan tersebut hanya memihak pada kaum kapitalis dan mengesampingkan kepentingan rakyat kecil.  Banyak masyarakat Indonesia yang jauh lebih memerlukan dana untuk melanjutkan hidupnya ketimbang melakukan pengeluaran sebanyak ini.

Demonstrasi ini juga dilakukan di Jakarta. Aksi demo yang digelar sejumlah aktivis ini dilakukan di kantor Kedutaan Besar AS yang bertempat di Jakarta. Tuntutan demo berisi tentang penolakan kebijakan milik Bank Dunia. Sama halnya dengan demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, aksi ini juga menuntut pemerintah agar lebih mengutamakan rakyat kecil seperti buruh.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro negara berharap adanya pertemuan ini akan dapat mendongkrak ekonomi Bali dari 5,9 persen menjadi 6,54 persen. Seperti yang kita ketahui ada 0,26 persen didapatkan dari sektor konstruksi, 0,12 persen dari perhotelan, 0,5 persen dari makanan, dan 0,21 persen lainnya dari sektor lain. Sehingga, pemerintah berharap agar dapat membuka kesempatan kerja bagi 32.700 orang dan mengerek upah riil sebesar 1,13 persen.

Sentimen negatif dari masyarakat mampu mendominasi  akan kedatangan lembaga multilateral satu ini. Namun, Chatib Basri mengatakan bahwa sesungguhnya pertemuan ini sama sekali tidak bertujuan untuk menambah utang. Dan juga mantan pemangku jabatan Menteri Keuangan beralasan tidak perlu jadi tuan rumah untuk melakukan peminjaman. Seperti yang kita tahu bahwa Argentina meminjam IMF tahun ini karena krisis, bukan tuan rumah. Pertemuan Lembaga Multilareal ini kemungkinan akan lebih membahas mengenai isu ekonomi dunia, kebijakan ekonomi setiap negara hingga perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem ekonomi.

Oleh sebab itu, dengan adanya banyak stigma negatif dari masyarakat mengenai IMF-WB ke Indonesia sebaiknya pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kembali dan lebih bijak dalam menanggapi apa yang menjadi landasan. Realitanya, yang terjadi saat ini Indonesia sedang dalam krisis keuangan. Jika Lembaga Multilareal tersebut memberikan pinjaman dalam bentuk dollar realitanya dollar yakni yang sedang naik turun kita tidak akan tahu masa depan akan stabil atau naik. Apabila dollar naik, otomatis pemberian pinjaman yang diberikan lembaga multilareal tersebut akan membuat pinjaman jatuh lebih banyak jika dirupiahkan. Sehingga hutang negara pun akan lebih banyak lagi.

Penulis adalah Angela Chiara, Mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

TAG BERITA

Comment