Dua Tahun Jokowi, Tri Sakti Kehilangan Makna

VISIONE.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK gagal mengamalkan ajaran Tri Sakti Bung Karno. Yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian dalam budaya.

“Jokowi selama ini hanya gembor-gembor tentang Tri Sakti. Tapi sampai saat ini tidak ada implementasinya, “ kata Fadli pada diskusi kebangsaan yang bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (20/10).

Lebih lanjut Fadli menjelaskan bahwa secara politik di bawah kepemimpinan Jokowi, politik di Indonesia tidak berdaulat. Hal tersebut bisa terlihat dari kurang dihargainya kedudukan Indonesia di mata negara lain.

"Di era Jokowi ini yang biasa tidak terjadi malah terjadi. Seperti penyanderaan WNI oleh Abu Sayaf," kata.

Selain itu lemahnya kedaulatan politik juga terlihat ancaman disintegrasi bangsa. Hal tersebut terlihat ada 6 negara kecil di wilayah pasifik mendukung kemerdekaan Papua.

"Singapura juga berani. Saat pemerintah Indonesia membuat UU Tax Amnesty, Singapura juga membuat kebijakan,"jelasnya.

Terkait ekonomi, di bawah pemerintahan Jokowi-JK ekonomi nasional tidak berdikari. Ini dapat dilihat dari  tidak tercapaiannya target pertumbuhan ekonomi dan makin besarnya impor.

"Beras impor, gula impor lain-lain impor. Apa ini namanya berdikari dalam ekonomi," katanya.

Baginya, selama ini presiden Jokowi selama ini lebih banyak memberikan harapan-harapan palsu. Dan sebagian besar dari apa yang dia katakan hanyalah pencitraan.

"Harga daging harus Rp80 ribu, harga bbm harus sama di Jawa dan Papua. Tapi ini ngomong saja belum ada yang terbukti,"ujarnya.

Menurut Fadli di bawah pemimpinan Jokowo tidak memiliki blue print yang jelas. Dan dalam menyelesaikan masalah lebih bersifat kasuistik, tidak mempunyai konsep yang berkelanjutan.

"Saya menilai Jokowi itu presiden tapi rasanya walikota,"ujarnya.

Perlu diketahui, Selain Fadli Zon, hadir dalam diskusi ini Politikus PDIP Maruarar Sirait, Direktur Eksekutive Indobarometer M Qodari dan pengamat ekonomi Indef Enny Sri Hartati.