Opini

Minggu 20 Maret 2016 | 06:06 WIB

Laporan: Lely Arrainie

Pilkada Serentak dan Kompetensi Komunikasi Politik Kandidat dalam Meraih Suara Pemilih

Pengamat komunikasi politik dari universitas Jayabaya Lely Arrianie - See more at: http://www.indopos.co.id/2015/11/langkah-sudirman-said-lapor-ke-mkd-berpotensi-dimanfaatkan-kepentingan-politik.html#sthash.Fp1H9Tsw.dpuf

Visione.co.id - Perdebatan panjang pasca terpilihnya anggota legislatif hasil Pemilu 2014 mengenai model pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semula akan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan berbagai argumentasinya, akhirnya terkalahkan dengan keinginan rakyat untuk menggunakan hak berdemokrasinya yang hanya dapat digunakan 5 tahun sekali.

Berbagai asumsi politis, sosial, hukum dan bahkan budaya diketengahkan oleh orang yang pro dan kontra dengan model pemilihan; yang kontra mengatakan bahwa pilkada langsung cenderung menimbulkan persoalan sosial, politik dan hukum dengan banyaknya dampak negatif dalam bentuk kerusuhan, money politics dan bahkan pengerahan dan mobilisasi massa yang masif untuk mencurangi proses pemilihan, belum lagi cost politics yang demikian tinggi yang harus disediakan oleh para kandidat yang bertarung dalam Pilkada.

Sementara yang pro, pemilihan tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, beranggapan bahwa, semua persoalan itu bisa dieliminasi dengan mengembalikan fungsi dan pelaksanaan kampanye politik para kandidat kepada pelaksana teknis kepemiluan (KPU atau KPUD dan BAWASLU atau BAWASDA), artinya dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dianggap tidak penting untuk mendidik rakyat dalam memahami cara berdemokrasi yang menjunjung nilai-nilai logika dan sportivitas kandidat untuk memperoleh dukungan suara rakyat dan bukan membeli suara rakyat.

Alhasil, yang pro agar pilkada tetap dipilih rakyat, memenangkan pertarungan politik, sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan tetap secara langsung tapi mekanismenya dilakukan secara serentak dan secara bertahap mulai dari 2015 dan baru 2027 nanti PILKADA serentak secara nasional dilakukan.

Pilkada Serentak Pertama

9 Desember 2015 Pilkada serentak pertama dilakukan di 269 Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, tetapi 5 Daerah kemudian ditunda pelaksanaannya karena masih adanya permasalahan secara hukum. Pelaksanaan Pilkada serentak itu dinilai berbagai kalangan cukup sukses dan jauh dari kerusuhan, tentu saja dengan tidak menapikan beberapa daerah yang sempat mengalami konflik dan indikasi kecurangan yang menyebabkan pilkada harus diulang. Namun hipotesis beberapa pihak sebelumnya yang cenderung pesimis akhirnya bisa dijungkirbalikkan dengan melihat suksesnya pelaksanaan pilkada serentak, meskipun dilihat dari partisipasi politik publik ternyata secara keseluruhan masih belum bergeser dari angka 40 persen.

Arti faktual dan Kompetensi Komunikasi Politik Kandidat dalam Pilkada

Di panggung politik manapun, sulit sekali menemukan arti faktual dari komunikasi politik yang dilakukan para komunikator politik, pun termasuk para kandidat atau calon Kepala Daerah,  sebab sebagaian besar aktivitas politik itu adalah permaainan kata-kata. Seseorang dapat berhasil atau tidak meraih kedudukan politik bahkan juga ditentukan dengan kemampuannya meyakinkan pemilih melalui komunikasi yang dilakukannya. Sebagian besar menamakannya retorika. Gregg (dalam Benson 1985 ) bahkan membantu banyak tentang retorika klasik dan modern untuk kita dalam menafsirkan pidato penting yang disampaikan tiap kandidat pemburu kekuasaan politik dalam berbagai situasi.

Lippmann sejak jauh hari (1922) bahkan menganggap bahwa lembaga komunikasi massa bisa membentuk pengetahuan masyarakat dalam menarik “stereotipe” yang bukan berasal dari pengetahuan pemilih tetapi pada nilai-nilai spiritual tentang pemimpin yang akan dipilih termasuk pada mitos kedaerahan, pengharapan masyarakat terhadap figur pemimpin dan kompetensi komunikasi politik dalam mendekati calon pemilih. Sebab tipologi pemilih di tiap daerah pemilihan masih bisa digeser kriterianya sepanjang sikap rasional tidak mampu menjadi pencegah dari tarik menarik kepentingan yang bahkan bisa dirancang oleh tim kampanye kandidat.

Kemampuan berkomunikasi menurut Shatz (1983) dipengaruhi oleh pengetahuan linguistik kognitif, sosial dan istilah “kompetensi komunikatif” meliputi aspek pragmatis tentang bagaimana komunikasi dilakukan bahkan Seville-Troked (1982), menyatakan bahwa  kompetensi komunikasi melibatkan pengetahuan tidak hanya kode bahasa tetapi juga mengenai apa yang harus dikatakan kepada siapa, dan bagaimana mengatakannya dengan tepat dalam situasi tertentu, ini berkaitan dengan stiker pengetahhuan sosial daan budaya yang dianggap harus menyingkirkan keinginan mereka menggunakan kaidah linguistik. Konsep ini mengisyaratkan bahwa kompetensi komunikasi sejatinya dalam dimensi politik hanya terkait dengan kehidupan sosial dan kelompok yang dinyatakan dalam fungsi komunikasi (Cartwrigh dan Zander 1965).

Media komunikasi politik kandidat dalam pilkada terlihat secara merata digunakan hampir di seluruh daerah pemilihan, baik organisasi, interpersonal, media massa dan kelompok kepentingan, bahkan untuk satu daerah pemilihan dalam skala daerah yang jauh dari pusat ibu kota sekalipun, ada beberapa kandidat yang bahkan menggunakan media komunikasi politik media massa televisi nasional, tetapi bagaimanapun pilihan itu sejatinya menunjukkan upaya kandidat untuk meraih suara keterpilihan dengan berbagai ragam upaya, termasuk menggunakakan kelompok kepentingan. Bahwa sejatinya fungsi komunikasi dalam kampanye kandidat seringkali dideteksi sebagai upaya untuk mengekspresikan identitas kelompok bahkan mampu juga menandai batas-batas dengan simbol-simbol serta membentuk norma dan nilai bersama termasuk mengembangkan dan melanjutkan kesadaran kelompok.

Peraihan suara dominan dalam pilkada serentak 2015 ini menyajikan suatu fenomena baru bahwa sebagian besar petahana ternyata dapat menjaga ritme kekuasaannya dengan terpilih kembali, dan yang menarik adalah terpilihnya kandidat kepala daerah perempuan di 22 daerah pemilihan baik yang merupakan petahana maupun yang bukan. Bbelum lagi fenomena keterpilihan kandidat yang berasal dari kalangan artis.

Kekuasaan politik dalam setiap proses pemilihan baik legislatif maupun eksekutif mampu meletakkan orang-orang dalam kekuasaan politik itu memiliki kekuasaan sekaligus dalam kekuasaan sosial, oleh karena itu tidak heran jika Hawley (1963) pernah mensinyalir bahwa kekuasaaan di bidang sosial seperti energi di dunia fisik, bahwa dimana-mana setiap tindakan sosial adalah latihan kekuatan, setiap hubungan sosial adalah persamaan kekuasaan, dan setiap kelompok sosial atau sistem adalah suatu organisasi kekuasaaan. Dan keterpilihan kandidat dalam memasuki gerbang kekuasaan melalui pilkada serentak 2015 ini akan memberikan warna tersendiri menyambut pilkada serentak selanjutnya pada tahun 2017 dan serentak nasional 2027 nantinya.

Ini artinya para kandidat juga dapat belajar dari berbagai pengalaman kandidat lain yang menang dan yang kalah dalam pilkada serentak 2015 ini. Sejatinya kompetensi komunikasi merupakan konsep yang bernilai dalam berbagai basis komunikasi apalagi komunikasi politik. Kompetensi komunikasi sejatinya tak hanya berupa proses interaksi, namun juga  sosialisasi. Karena itulah para penggiat komunikasi harus mampu meletakkan kompetensi komunikasi sebagai wilayah kajian independen, karena komunikasi menjadi agen bagi pengembangan kompetensi.yang mampu memfasilitasi tiap komunikator politik yang bertarung di ajang pencitraan dan pemilihan baik dalam skala terkecil maupun dalam skala yang lebih besar.

Kompetensi berbeda dari model proses persuasi, meski keduanya dibutuhkan dalam pendekatan kepada pemilih, dalam kompetensi komunikasi individu dapat menjadi perilaku kompeten sementara dan tidak harus menjadi attitudinally atau informationally kompeten dalam hubungan dengan suatu topik tertentu, situasi tertentu dan atau peran tertentu. Kampanye pemilu dan pilkada memiliki efek lebih besar pada sikap beberapa orang tetapi belum tentu memiliki efek informasi pada beberapa orang lainnya, karena itulah seharusnya tiap kandidat yang ingin bertarung dalam jabatan politik selayaknya juga memiliki kompetensi itu meski hanya sekedar menarik massa pemilih, tetapi asumsi ini sebaiknya juga digeser ke dalam pemahaman kompetitif bahwa keterpilihanpun memiliki konsekuensi  baik bagi individu maupun kelompok, dimana sejatinya tetap bisa mengawal keterpilihannya meski telah memenangkan pertarungan.

Last but not least, pelaksanaan pilkada serentak pertama di Indonesia ini sejatinya bisa dianggap sebagai model penyederhanaan proses politik. Meski kita juga harus tetap mengedepankan hak demokrasi rakyat. Karena itulah penyelenggara pemilu harus terus melakukan evaluasi. Proses berdemokrasi melalui pelibatan partisipasi politik rakyat juga harus menjadi prioritas utama untuk membangun kredibilitas pemerintah terpilih dan rasa memiliki dari rakyat yang telah memilihnya, sehingga ke depan mereka yang bertanggung jawab dalam proses itu sedikit demi sedikit bisa meningkatkan partisipasi politik rakyat yang semakin meningkat ditunjang dengan kompetensi komunikasi dan peningkatan nilai-nilai demokrasi mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan pemilihan.*

Lely Arrainie
Email; lelyarrianie@gmail.com
Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu,
Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta
Ketua Departemen Kerjasana Partai Politik ISKI Pusat.

TAG BERITA

Comment