Opini

Sabtu 20 Maret 2021 | 09:46 WIB

Laporan: Abdul

Urgensi Revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UUITE)

Muhammad Roykhan Zidni

Oleh : Muhammad Roykhan Zidni (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang)

Saya pernah melihat, membaca, maupun mendengar berita terkait revisi UU ITE dimana Presiden Joko Widodo pernah mengatakan akan meminta DPR merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden mengatakan revisi tersebut tujuan utamanya untuk menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi multitafsir. Presiden Jokowi menyebut undang-undang ini harus tetap pada semangat awalnya yaitu tetap menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, tata krama, dan juga produktif. Beliau meminta kepada jajaran TNI dan Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Presiden mewanti-wanti Kepolisian berhati-hati menerjemahkan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi. Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Sejatinya Undang-undang ITE ini memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif, seperti yang sudah dikatakan oleh Presiden. tapi dalam implementasinya, pelaksanaannya justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Maka dari itu menurut saya pentingnya merevisi UU ITE yang saat ini tengah menjadi perdebatan panas di publik, sejak Presiden menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang revisi UU ITE, pada Senin 15 Februari 2021 lalu. Banyak pihak yang menilai ini hanya sebagai pernyataan retorik pemerintah semata, namun beberapa pihak lain juga yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sinyal positif, sebagai upaya memperbaiki beberapa pasal dalam UU ITE, yang sering sekali digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

UU ITE yang dilahirkan pada 2008 ini kemudian diubah secara terbatas pada 2016, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Apalagi dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (one for all), mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan TIK. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya.

Saya mencatat dari berbagai berita yang ramai di tv nasional, ada dua pasal karet yang harus dihapus dari UU ITE. Selain itu, pasal tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan UU lain. Dua pasal itu adalah Pasal 27 Ayat 3 yang mengatur soal pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 yang mengatur soal ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dua pasal UU ITE tersebut pada praktiknya kerap digunakan untuk membungkam kritik dan suara pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah. Dalam pelaksanaan UU ITE ini mengesankan seolah-olah penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan menjadi alat dari kekuasaan untuk membungkam kritik. UU ini laksana UU sapujagad yang dapat dipakai untuk memidanakan seseorang dengan menggunakan, khususnya, Pasal 27 Ayat 3 terkait muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan beberapa catatan tersebut, tentu revisi terhadap UU ITE tidak dapat sematamata dilakukan secara terbatas, tetapi dalam suatu rencana revisi menyeluruh. Belum lagi dalam beberapa tahun belakang, juga terdapat proses legislasi yang bersinggungan dengan UU ITE ini misalnya seperti pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Keamanan Siber, juga rencana amandemen terhadap UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Untuk memastikan pengaturan yang harmonis dan minim risiko bagi pemangku kepentingan, termasuk pengguna di dalamnya, terlebih dahulu pemerintah dan DPR perlu untuk merumuskan arah dan model politik hukum pengaturan teknologi informasi dan komunikasi ke depan. Prinsipnya, dalam merespon cepatnya inovasi teknologi, hukum perlu bersifat supel, yang artinya mampu mengantisipasi setiap perubahan di masa depan.

*) Segala isi tulisan yang dikirim oleh penulis sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Comment