Opini

Jumat 07 Desember 2018 | 14:15 WIB

Laporan: Sugeng Riyanto

Pendidikan Tanpa Sekolah

Sugeng Riyanto adalah Purna Pemuda Sarjana Penggerak Pembanguan di Perdesaan Angkatan XXIV. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Praktisi Pendidikan.

Pendidikan tanpa sekolah, diskusi ini yang coba diangkat oleh penulis. Apa jadinya jika suatu interaksi terjadi tanpa melibatkan simbol yang melekat pada dirinya. Mungkin bagi para pembaca, pendidikan tanpa sekolah identik dengan sekolah alam. Namun lebih dari itu pendidikan tanpa sekolah yang coba didiskusikan pada kesempatan kali ini adalah konsep pendidikan yang mencoba  membongkar pola pikir kebanyak dengan memberikan contoh kasus serta pendidikan yang berlangsung benar-bener tanpa sekolah, baik berupa fasilitas gedung maupun sarana penunjang seperti yang ada di sekolah alam.

Kita mengenal pendidikan dengan kata “sekolahan”. Padahal jauh dari itu, pendidikan yang berkata dasar didik memiliki arti memelihara, melatih dan sebagainya. Pendidikan adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau mempertahankan sebuah kebudayaan. Pendidikan juga merupakan usaha untuk memperbaiki taraf ekonomi suatu masyarakat. Maka tak salah jika banyak orang menganggap pendidikan itu penting. Pendidikan “sekolahan” yang sering sekali bersentuhan dengan kita ini termasuk dalam katagori pendidikan formal. Pendidikan formal seperti yang kita kenal ia memiliki banyak komponen-komponen sehingga orang awan sulit untuk memahami. Namun pendidikan formal di Negeri ini memiliki segudang perkerjaan rumah, baik dari segi input - proses - out put yang dihasilkan.  Banyak pendidikan formal yang kelola pemerintah, namun tak sedikit lembaga swasta, dari tingkat ormas sampai PT yang ikut meramaikan “industri” pendidikan formal.

Penulis mencoba mengunakan kata baru yaitu “industri” pendidikan. Karena dewasa ini, pendidikan yang berlandaskan prinsip humanisme, sudah terjebak persaingan lulusan yang ditentukan oleh pihak-pihak lain (red : pasar). Prinsip humanisme pada dunia pendidikan mungkin hanya di wakili KJP untuk tingkat Jakarta dan KIP untuk tingkat nasional. Namun pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun swata belum mampu keluar memberikan solusi kemanusia dewasa ini. Masalah kesenjangan ekonomi masyarakat desa dan kota yang menyebabkan arus urbanisasi yang cukup tinggi, kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim serta penumpuknya sampah, hingga budaya komsumtif masyarakat ditengah persaingan global yang menuntut tingkat kratifitas dan produktifitas.

Pendidikan formal begitu terasa syarat dengan ketentuan yang di tujukan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompeten, namun tanpa disadari sistem tersebut menciptakan lulusan yang sangat homogen antara satu dengan yang lain. Hingga tak ubahnya seperti sebuah pabrik yang meproduksi satu jenis barang yang sama. Hal inilah yang menjadi koreksi serta refleksi bersama. Ketika keberagaman adalah ciri Indonesia, namun dalam pendidikan sering kali kita menemukan pemerataan standar kelulusan atau cara mengajar yang tidak mencerminkan  dan memperhitungkan keragaman budaya, sosial dan ekonomin. Hingga kita terjebab konsep bahwa apa yang guru di perkotaan harus dilakukan di desa-desa.  

Masalah lain juga muncul dalam pelaksanaan pendidikan formal yang membutuhkan tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tempat inilah yang sering kita sebut dengan sekolah. Di beberapa kota, pembangunan sekolah berjalan sangat lambat dan di beberapa kota lainnya, pembangun sekolah begitu pesat bahkan bisa terbilang cukup padat, seolah tidak memperhitungkan tata kota dan tidak memperhitungkan prosentase ruang terbuka hijau di area umum seperti sekolah. Namun hal ini memunculkan masalah baru dari yang disebabkan oleh pembangunan yang berlebihan dan dampak urbanisasi. Orang-orang yang sadar akan pentingnya pendidikan, menyerbu kota-kota besar yang terhitung lebih lengkap dalam hal sarpran dengan niat untuk mengembangkan desa. Namun setelah kembali ke desa, mereka binggung untuk memulai, wadah dan sarpras yang sangat minim. Maka pendidikan membuat kita sadar betapa penting pendidikan, namun pendidikan banyak membuat orang desa meninggalkan desanya dengan alas an mengejar pendidikan. Suatu hal yang sangat disayangkan.

Maka munculkan diskusi pendidikan tanpa sekolah. Pendidikan yang tidak terikat oleh gedung bangunan. Pendidikan yang tidak terikat pada tahapan yang berorientasi pada usia semata. Pendidikan yang terikat sistem administrasi, yang akhirnyapun kertas-kertas yang digunakan hanya menambah jumlah limbah tanpa memperhitungkan pohon-pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Penulis merujuk pada cara orang-orang pedalaman yang mencoba mempertahankan tradisi leluhur ditengah gempuran kemajuan teknologi dan globalisasi yang sangat deras.

Pendidikan tanpa sekolah sudah dijalankan sejak lama oleh Masyarakat Badui yang tinggal dipegunungan Kanekes di Kota Lebak Banten, Masyarakat Samin yang mengamalkan ajaran Samin dan banyak suku-suku pedalaman lainnya yang masih memperhatikan, mempertahankan kebudayaan serta kearifan warisan leluruh ditengah gempuran teknologi. Pendidikan tanpa sekolah, menekanankan berlangsungnya kearifan dan keseimbangan alam. Pendidikan yang mempelajari apa yang ada disekitarnya secara sederhana dalam axiology namun sarat nilai-nilai. Pendidikan ini juga mengedapankan etika lingkungan, etika komunikasi dan etika sosial.

Urang Kanekes begitu meraka menjuluki dirinya atau yang kita sering kenal dengan Masyarakat Badui, namanya cukup familier ditelinga kita. Masyarakat Badui sering kali hilir mudik di sekitar Ibu kota. Jarak yang lumayan dekat dengan Ibu kota memang menjadi salah satu faktornya. Biasanya mereka ke kota untuk menjual hasil bumi dan hasil kerajinan tangan. Namun jika kita datangi langsung masyarakat Badui di pegunungan Kanekes, sebenarnya mereka terbagi menjadi dua. Badui luar dan Badui dalam. Badui luar sudah mengenal dunia luas, namun mereka membatasi diri dari perkembangan dunia luar, baik dari segi pendidikan maupun teknologi komunikasi. Laki-laki dari Badui luar lebih sering berladang. Namun setelah kebudayaan badui terekspos ke luar, kebanyakan dari mereka mencoba menjadi pemandu sekaligus memperkenalkan kebudayaan badui kepada orang luar. Sementara perempuan Badui luar lebih sering menghabiskan waktu menenun di rumah. Dengan bahan baku tenun yang didapat dari pemerintah desa, sebagai bentuk bantuan dalam upaya menjaga kelestarian budaya.

Badui dalam cerdung lebih tertutup. Laki-laki Badui dalam menghabiskan waktu berladang sementra perempuan Badui dalam menunggu di rumah atau menumbuk padi dilumbung diwaktu-waktu tertentu. Interaksi di Badui dalampun sarat dengan peraturan, tidak sembarang orang dapat berkomunikasi dengan kepala adat yang berjuluk “pu’un”. Hal ini sebagai upaya penghormatan akan sebuah tradisi, namu untuknya “pu’un” tidak mendapatkan imbalan dari rakyatnya sebagaiman konsep pemerintahan yang ada di kota. Bagi rakyat yang ingin membantu diperbolehkan, tapi taka da kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada “pu’un” Lalu dimanakan nilai pendidikan disana ?. Penulis tertarik dengan beberapa fakta anak perempuan suku Badui luar cendrung sudah belajar menenun dari kecil. Orang tua sebagai guru pertama mereka lebih cendrung mengajarkan menenun dibandingkan membaca, menulis dan berhitung. Dan anak-anak laki-laki Badui Dalam yang dianggap sudah cukup terampil dalam berladang, mereka sudah dibelaki dengan parang. Masyarakat Badui menganggap mempelajari yang ada disekitar, cara menggunakannya, cara mengelolanya dan cara menjaganya itu lebih penting dari pada sekolah. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung akan mereka dapatkan sering waktu berjalan dan sesuai kebutuhan. Tapi memahami tempat mereka lahir dan dibesarkan itu sangat penting.

Masyarakat Badui juga pandai menjaga keseimbangan alam. Hidup di pegunungan mungkin sangat rawan dari acamanan tanah longsor. Namun tidak untuk masyarakat Badui, mereka cukup trampil menentukan apa yang boleh ditebang apa yang harus ditanaman dan bagaimana cara mereka merawat alam. Mereka menghindari pengunaan bahan-bahan yang menandung ditergen untuk mandi, ,mencuci dan gosok gigi. Mereka juga tidak menggunakan alas kaki, berpergian dengan jalan kaki, tidak menggunakan alat transportasi dan masih banyak lainnya. Kegigihan mereka menjaga tradisi dalam konsep pendidikan tanpa sekolah sangat berhasil.

Lain Urang Kanekes lain Masyarakat Samin. Wong Samin begitu memanggil dirinya, Masyarakat Samin yang menganut faham Saminisme hadir sejak kependudukan kolonial belanda di Indonesia. Hampir mirip dengan Urang Kanekes mereka pun cukup gigih menjaga tradisi leluhurnya. Orang Samin lebih memilih mendidik anaknya sendiri dibandingkan menitipkan anaknya diajar guru yang terhitung sebagai orang lain di sekolah. Ibu adalah guru sekaligus orang tua yang bertugas untuk mengajarkan membaca, menulis dan berhitung. Orang-orang samin juga cukup kreatif. Ketika pemerintah sibuk mensubsidi bahan bakar minyak, Orang Samin mampu berdiri di kaki sendiri dengan mengembangkan pemanfaatan kotoran sapi untuk kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah indikator keberhasilan Wong Samin dalam menerapkan pendidikan tanpa sekolah.

Masih banyak lagi suku-suku pedalam di Indonesia yang berhasil melakukan pendidikan tanpa sekolah dan berorientasi pada kearifan budaya dan etika lingkungan yang sangat kenal. Maka menjadi sebuah refleksi bagi kita masyarakat di kota besar, para orang tua, para praktisi pendidikan yang setiap hari membahas, mengkaji dan melaksanakan kosep pendidikan tentang sebuah konsep pendidikan yang tidak meninggalkan kebudayaan, keragaman dan menjaga keseimbangan lingkungan untuk diterapkan di era revolusi 4.0. Serta bagaimana cara mendorong kembali generasi milenias untuk terlibat dalam upaya menjaga kelestarian budaya dan kelestarian lingkungan.

Sugeng Riyanto adalah Purna Pemuda Sarjana Penggerak Pembanguan di Perdesaan Angkatan XXIV. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Praktisi Pendidikan. 

Comment